Partai IDAMAN Kota Depok Serahkan Perbaikan Administrasi

Partai IDAMAN Kota Depok Serahkan Perbaikan Administrasi

Citanduy Post - Hingga siang ini, baru satu parpol, yaitu Partai Islam Aman Damai (IDAMAN) Kota Depok yang telah menyerahkan perbaikan administrasi kepada KPU Kota Depok. Sedianya, KPU Kota Depok menunggu sebanyak empat parpol yang seharusnya menyerahkan perbaikan administrasi.


Keempat parpol tersebut antara lain Partai IDAMAN, PKPI, Partai Republik, dan PIKA.

Hari ini menjadi batas akhir penyerahan perbaikan dalam tahapan penelitian administrasi parpol calon peserta Pemilu tahun 2019. Bila melewati batas waktu yang ditentukan, maka parpol akan dinyatakan gugur.

Partai IDAMAN kini tinggal menunggu proses penelitian administrasi pasca perbaikan, sebelum akhirnya KPU Kota Depok menyerahkan hasil penelitian administrasi pasca perbaikan kepada KPU RI pada tanggal 22 Desember 2017.

Parpol yg dinyatakan lulus tahap verifikasi administrasi akan melanjutkan pada tahapan verifikasi faktual.

Sementara itu, 12 parpol dari kloter pertama telah dipastikan lolos verifikasi administrasi. Dengan demikian, hingga saat ini telah ada dua parpol, yaitu PSI dan Perindo, yang dipastikan akan berlanjut pada tahapan verifikasi faktual yang dimulai hari ini, tanggal 15 Desember hingga 4 Januari 2018.
Read More
KPU: Partai Berkarya dan Garuda Tak Lolos

KPU: Partai Berkarya dan Garuda Tak Lolos

Citanduy Post - KPU RI akhirnya mengumumkan 12 parpol yang lolos penelitian administrasi perbaikan dalam tahapan verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu 2019. Kedua belas parpol itu pun berhak melanjutkan ke dalam tahap verifikasi faktual. Sementara itu, Partai Berkarya dan Garuda dinyatakan tidak lolos.

Sejumlah perwakilan parpol tingkat Kota Depok, termasuk Partai Berkarya dan Garuda, hadir dalam kegiatan bimbingan teknis yang diadakan KPU Depok, Kamis (14/12/2017)

"Berdasarkan hasil penelitian kita, akan ada 12 partai politik dilanjutkan pada verifikasi faktual," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Keduabelas parpol yang melanjutkan dalam tahapan verifikasi faktual, yaitu Partai Perindo, PSI, PDIP, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat, dan PKB. 

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan partai yang dinyatakan tidak lolos karena terdapat kekurangan pada dokumen keanggotaan pada tingkat kecamatan.

Parpol yang melanjutkan dalam tahapan verifikasi faktual akan diberikan berita acara dan lampiran ceklis hasil pemeriksaan.

Di tempat lain, Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati saat Bimtek pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2019 di Depok, Kamis (14/12/2017) mengatakan bahwa tahapan verifikasi faktual parpol dimulai tanggal 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018.
Read More
Hari Ini, KPU Kota Depok Tunggu Penetapan Parpol Lolos Penelitian Administrasi

Hari Ini, KPU Kota Depok Tunggu Penetapan Parpol Lolos Penelitian Administrasi

Citanduy Post - KPU Kota Depok menunggu penetapan hasil penelitian administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 yang akan diputuskan hari ini oleh KPU RI. Dengan penetapan tersebut, selanjutnya tahapan Pemilu 2019 akan memasuki tahap verifikasi faktual parpol yang dimulai tanggal 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018.

Jelang penetapan parpol lolos penelitian administrasi calon peserta Pemilu 2019, KPU Kota Depok gelar Bimtek
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu 2019 Tingkat Kota, di Depok, Kamis (14/12/2017)

Demikian diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (14/12/2017).

"Kita juga tengah menunggu arahan dari KPU RI atas judicial review UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 173 terkait verifikasi faktual partai politik," kata Titik.

Sebagaimana diketahui, publik tengah menanti putusan MK atas JR pasal verifikasi partai politik. Bila permohonan JR dikabulkan, maka terhadap parpol peserta Pemilu 2014 pun akan dilakukan verifikasi faktual.

Akan tetapi, sejauh ini KPU Kota Depok memastikan hanya terhadap enam parpol baru di Kota Depok yang akan dilakukan verifikasi faktual.

Titik juga memastikan bahwa KPU Kota Depok telah menyiapkan tim verfikator faktual, di mana tiga orang merupakan verifikator independen, sedangkan tujuh orang lainnya verifikator internal.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Panwaslu Kota Depok Dede Slamet Permana mengundang publik untuk melaporkan kepada Panwaslu bila terjadi dugaan pelanggaran dalam tahapan verifikasi faktual.

"Pihak-pihak yang dapat menyampaikan laporan antara lain warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih di wilayah setempat, para pemantau pemilihan, dan peserta Pemilu atau parpol," kata Dede.

Dede juga menambahkan ada batas waktu pelaporan selama tujuh hari dari kejadian untuk publik melaporkan dugaan pelanggaran. Sebagai catatan, saksi atas dugaan pelanggaran minimal berjumlah dua orang. Adapun alat bukti yang wajib dihadirkan minimal dua, dengan salah satunya dapat berupa keterangan saksi.
Read More
KTT Luar Biasa OKI Akan Tentukan Sikap Soal Yerusalem

KTT Luar Biasa OKI Akan Tentukan Sikap Soal Yerusalem

Citanduy Post - Para pemimpin dan pejabat tinggi negara Islam berkumpul dalam KTT Luar Biasa OKI di Istambul, Turki pada Rabu (13/12/2017) guna menentukan sikap atas pengakuan presiden AS Donald Trump mengenai Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara di depan KTT Luar Biasa OKI, di Istanbul, Turki, Rabu (13/12/2017).

AP menyebut pertemuan ini dapat membuahkan respon terkuat dari dunia Muslim atas sikap Trump. Bahkan, sebagai tuan rumah, Turki dengan tajam mengkritisi lemahnya respon dunia Arab sejauh ini atas permasalahan tersebut. Sebagai tambahan, Turki meminta negara lainnya untuk memberi pengakuan atas negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Sementara itu, Antara melaporkan Presiden RI Joko Widodo dengan mengenakan setelan jas biru tua dan dasi merah telah tiba di ruang tunggu KTT Luar Biasa sekitar pukul 10.54 waktu setempat, atau sekitar pukul 14.54 WIB.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan konferensi tersebut memiliki dua agenda. Pertama, pertemuan para Menlu anggota OKI yaitu mulai 08.30 sampai 10.30 Waktu Setempat. Kedua, pertemuan tingkat pemimpin mulai pukul 11.00 sampai 13.00 Waktu Setempat.

Pengakuan Donald Trump atas kota Yerusalem sebagai ibukota Israel sejauh ini menuai reaksi keras secara luas. Masyarakat dunia umumnya mengkhawatirkan pendirian Trump tersebut dapat mempertajam konflik antara Palestina dan Israel.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menyebut KTT Luar Biasa OKI kali ini dapat menjadi momentum akan adanya persatuan negara-negara Arab.

"Jadi bagaimana juga negara-negara Islam, termasuk negara Arab tentunya, mempersatukan antara Hamas dengan Fatah ini kemudian bersatu menghadapi Israel," kata JK di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Read More
KPU Depok Kembali Gelar Raker Sosialisasi Penataan Dapil

KPU Depok Kembali Gelar Raker Sosialisasi Penataan Dapil

Citanduy Post - KPU Kota Depok kembali menggelar rapat kerja dalam rangka sosialisasi penataan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi anggota DPRD Kota Depok untuk Pemilu tahun 2019 mengundang sejumlah pemangku kepentingan, dengan bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (13/12/2017).

PPK Pilgub Jabar 2018 se-Kota Depok turut dihadirkan dalam rapat kerja penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (13/12/2017)

Pemangku kepentingan yang dilibatkan kali ini berasal dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Panwaslu Kota Depok serta Camat dan PPK se-Kota Depok. Forkompinda yang sedianya diundang antara lain perwakilan Pemerintah Kota Depok, DPRD Kota Depok, Dandim 0508, Kejaksaan Negeri, Pengadilan, Kantor Kesbangpol dan Disdukcapil Kota Depok.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati menyampaikan bahwa tujuan pelibatan unsur Forkompinda dalam rapat kerja ini ialah agar Forkompinda dapat turut membantu mensosialisasikan sejumlah pertimbangan dasar hukum dan opsi penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kota.

"Agar pemangku kepentingan juga membantu menjelaskan kepada publik bahwa proses penataan dapil itu memiliki dasar hukum," kata Titik.

Ketua Panwaslu Kota Depok Dede Slamet Permana saat memberi sambutan, Depok, Rabu (13/12/2017).

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Depok Dede Slamet Permana menandaskan bahwa kepentingan dalam penetapan dapil bukan hanya menjadi milik parpol dan penyelenggara pemilu semata, melainkan juga milik para pemilih dan para kandidat yang akan berkontestasi.

Sedangkan dalam hal penataan dapil, KPU tingkat kabupaten atau kota hanya akan menggunakan satu sumber data kependudukan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

"Data kependudukan yang menjadi dasar penataan daerah pemilihan hanya berasal dari satu pintu, yakni Kementrian Dalam Negeri. KPUD tak boleh lagi meminta data sendiri-sendiri dari pemerintah daerah. Demikian juga data penduduk hasil sensus BPS terkini belum tentu otomatis digunakan oleh KPU," Suwarna Wirya Sumarta, Anggota KPU Kota Depok.

Sebelum kegiatan raker tersebut berakhir, Anggota KPU Kota Depok Ahmad Arif menyampaikan sejumlah perkembangan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu tahun 2019, yang prosesnya telah dimulai sejak bulan Oktober 2017 lalu.

Ahmad Arif menjelaskan bahwa di wilayah Kota Depok sejumlah 14 parpol telah selesai dilakukan tahapan penelitian administrasi, ditambah empat parpol baru pasca putusan Bawaslu soal Sipol.

Terhadap enam parpol baru calon peserta Pemilu 2019, mulai tanggal 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018 akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, kepengurusan dan domisili.

"KPU memohon agar kecamatan, kelurahan, PPK dan PPS membantu apabila tim verifikator datang untuk berkoordinasi," kata Ahmad Arif.
Read More