Survei: Tiga Tahun Kabinet Jokowi-JK, Publik Semakin Puas

Citanduy Post - Tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin tinggi setiap tahunnya. Bahkan, tingkat kepuasan publik di tahun ketiganya hampir mendekati 70 %. Penilaian positif dari publik terutama didorong oleh kinerja pemerintahan di sektor maritim yang terus mendapat dukungan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Demikian gambaran dari hasil sebuah survei opini publik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis di Jakarta pada Selasa (12/9). Dalam rilisnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet Jokowi-JK terus merangsek naik. Dari tahun 2015 yang berada di angka 50,6 %, hingga kini di tahun 2017 berada pada level kepuasan 68,3 %.

Di sisi lain, tingkat ketidakpuasan publik atas kinerja Kabinet Kerja tersebut semakin melorot setiap tahunnya. Kini publik yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan presiden ketujuh RI itu tersisa hanya 31,5 %.

Tingkat kepuasan publik yang tinggi tersebut terutama ditopang oleh kinerja pemerintah di tiga sektor utama, antara lain ekonomi, hukum dan maritim, yang dipandang semakin memuaskan dari tahun ke tahun. Menarik untuk dicermati tingkat kepuasan publik atas sektor maritim yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun secara signifikan. Bila di tahun 2015 angka kepuasan publik atas sektor maritim berada di level 59,4 %, maka kini di tahun 2017 kepuasan publik meningkat tajam hingga angka 75,5 %.

Dengan tingkat kepuasan yang tinggi ini, diyakini modal politik Jokowi untuk melanjutkan pemerintahannya pada periode kedua akan semakin besar. Dihubungi secara terpisah, peneliti CSIS Arya Fernandes mencatat bahwa meski hasil survei terkini secara mantap mengunggulkan Jokowi dibandingkan dengan kandidat calon presiden lainnya, konstelasi politik tetap masih mungkin berubah.

“Konstelasi bisa berubah kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan Judicial Review terhadap undang-undang Pemilihan Umum,” terang Arya kepada Citanduy Post saat dihubungi melalui pesan singkat.

Seperti diketahui, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah disetujui oleh DPR pada akhir Juli lalu berujung pada pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, sebagian partai politik masih belum sepakat dengan sebagian pasal yang termuat dalam UU tersebut, terutama mengenai ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold).

Ambang batas pencalonan presiden pada UU Pemilu memang ditetapkan pada angka 20-25 %, artinya parpol atau gabungan parpol untuk dapat mencalonkan presiden harus memiliki 20 persen jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya. Akan tetapi, berbeda dengan pilpres pada periode yang lalu, pilpres 2019 nanti akan dilaksanakan serentak bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. 

Dengan ketentuan ini, maka dasar perolehan kursi atau suara sah nasional yang dihitung sebagai ambang batas pencalonan presiden kemungkinan besar akan menggunakan hasil pemilihan anggota legislatif pada 2014 lalu. Kondisi ini ditengarai akan sangat menguntungkan koalisi pemerintah saat ini yang memiliki kans besar untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi sebagai presiden RI untuk periodenya yang kedua.

Arya menambahkan bahwa sejauh ini lawan terdekat dari Jokowi hanya Prabowo Subianto. Persaingan keduanya pada pilpres 2019 mendatang diprediksi akan sangat ketat, sebagaimana halnya pada 2014 lalu.


Survei opini publik yang dibiayai sendiri ini dilaksanakan dalam periode 23 - 30 Agustus 2017 melalui wawancara secara tatap muka. Responden yang dipilih secara acak dan tersebar merata di seluruh provinsi sebanyak 1.000 orang. Pengacakan sampel dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling, dengan margin eror plus minus 3,1 % dan tingkat kepercayaan 95%.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Survei: Tiga Tahun Kabinet Jokowi-JK, Publik Semakin Puas"