Dualisme Data Kependudukan Digunakan Dalam Penyusunan Daerah Pemilihan

Dualisme Data Kependudukan Digunakan Dalam Penyusunan Daerah Pemilihan

Citanduy Post - Penyusunan daerah pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 mendatang disusun berdasarkan dualisme data kependudukan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini merupakan salah satu isu krusial mengenai penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi dalam Pemilu 2019.
Komisioner KPU Kota Depok Suwarna Wiryasumarta memimpin Rapat Kerja di Hotel Bumi Wiyata Depok, Selasa (28/11).

Demikian paparan Komisioner KPU Kota Depok Suwarna Wiryasumarta dalam Rapat Kerja antara KPU Kota Depok dan pemangku kepentingan dalam rangka Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Selasa siang (28/11/2017).

“Dapil DPR dan DPRD Provinsi menggunakan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) semester kedua tahun 2016. Sementara itu, dapil DPRD Kabupaten atau Kota akan menggunakan data DAK2 yang diserahkan 16 bulan sebelum Pemilu,” terang Suwarna.

Sebagaimana diketahui, penentuan daerah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi telah langsung ditentukan oleh DPR RI dengan dilampirkan pada Pemilu 2019 yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017. Sementara itu, KPU hanya diberi kewenangan untuk menyusun dapil pada tingkat kabupaten atau kota.

Adapun mengenai metode konversi suara Saint Lague pada Pemilu 2019, dijelaskan oleh Suwarna bahwa metode itu tidak akan mempengaruhi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD.

“Berdiri terpisah antara penentuan kursi dalam dapil dengan penentuan pemenang kursi di DPRD,” tegasnya.

Di tempat sama, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo dalam sambutannya berharap agar semua partai politik yang menghadiri kegiatan raker tersebut agar bisa lolos dalam proses verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019.

Sementara itu, sehubungan dengan putusan Badan Pengawas Pemilu yang mengabulkan gugatan sembilan parpol agar tetap dapat mengikuti proses penelitian administrasi calon peserta Pemilu 2019, dari sembilan parpol tersebut hanya ada empat parpol yang menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi. Keempat parpol tersebut antara lain Partai Islam Damai Aman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Indonesia Kerja dan Partai Republik.

Sebelumnya, kesembilan parpol itu sempat dinyatakan gagal dalam proses verifikasi administrasi oleh KPU RI yang disebabkan gagal memenuhi syarat pendaftaran dalam Sipol KPU RI, sebelum akhirnya Bawaslu memutuskan bahwa Sipol KPU RI dinyatakan tidak diwajibkan untuk digunakan dalam proses awal pendaftaran verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019.
Read More
Kayu Manis Membantu Membakar Lemak

Kayu Manis Membantu Membakar Lemak

Citanduy Post - Sebuah penelitian dari Universitas Michigan menemukan  bahwa kayu manis mungkin termasuk dalam daftar resep untuk melawan obesitas.

Sebagaimana dirilis oleh Xinhua, Kamis (23/11/17), penelitian yang dijadwalkan untuk dirilis pada bulan Desember dalam Jurnal Metabolisme itu menemukan bahwa cinnamaldehyde, minyak esensial yang memunculkan aroma khasnya, meningkatkan kesehatan metabolisme dengan bertindak langsung pada sel lemak, atau adiposit, mendorongnya untuk mulai membakar energi melalui sebuah proses yang disebut termogenesis.

Para peneliti menguji adiposit para relawan yang mewakili beragam usia, etnisitas, dan indeks massa tubuh. Saat sel itu diuji dengan cinnamaldehyde, para peneliti menemukan peningkatan ekspresi sejumlah gen dan enzim yang meningkatkan metabolisme lipid. Adiposit dalam keadaan normal menyimpan energi dalam bentuk lipid.

"Kayu Manis telah menjadi bagian program diet selama ribuan tahun, dan orang secara umum menikmatinya," kata Jun Wu, asisten profesor di bidang molekular dan fisiologi integratif dari Fakultas Medis Universitas Michigan.
Read More
PBB: Akses Energi Listrik Diperlukan Untuk Membantu Negara Termiskin

PBB: Akses Energi Listrik Diperlukan Untuk Membantu Negara Termiskin

Citanduy Post - Menurut sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), negara-negara termiskin memerlukan akses terhadap energi listrik jika mereka ingin memutus rantai kemiskinan di negaranya. Laporan ini mendesak negara-negara kaya dunia untuk menegaskan kembali komitmen mereka dalam membantu menjembatani kesenjangan di bidang energi dengan negara miskin.

Sebagaimana dilansir dalam AP pada Kamis (23/11/17), laporan Konferensi tentang Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan sebanyak 60 persen atau sekitar 577 juta jiwa penduduk di negara-negara termiskin tidak memiliki akses sama sekali terhadap energi listrik.

"Energi sebagai sumber transformasi menjadi salah satu masalah kunci atas pembangunan ekonomi dan dalam hal inilah kami mencoba untuk berkontribusi, khususnya bagi negara-negara termiskin," kata Sekretaris Jenderal UNCTAD Mukhisa Kituyi di Bangkok.

Untuk mencapai tujuan akses universal terhadap energi dunia tahun 2030, masih terdapat kekurangan pendanaan sekitar 1,5 triliun dolar Amerika. Dengan rincian biaya investasi tahunan sekitar 12 miliar sampai 40 miliar dolar Amerika.

Negara-negara yang tercakup dalam laporan tersebut meliputi 33 negara di Afrika, sembilan di Asia, dan lima di Pasifik Selatan dan Karibia.

PBB akan mendorong negara-negara tersebut agar membuat kebijakan untuk menarik para investor dan meningkatkan penggunaan sumber energi mereka.
Read More
Syarat Dukungan Calon Perseorangan Minimal 14.074 KTP-E

Syarat Dukungan Calon Perseorangan Minimal 14.074 KTP-E

Citanduy Post - KPU Kota Banjar secara resmi akan membuka penerimaan syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar mulai tanggal 25 hingga 29 November 2017 mendatang.  Calon perseorangan yang berminat untuk maju pada Pilwalkot tahun 2018 mendatang diminta untuk mengumpulkan minimal 14.074 KTP Elektronik.

Sebagaimana dilansir dalam laman resmi KPU Kota Banjar, KTP-E tersebut harus tersebar di minimal dua kecamatan se-Kota Banjar. Kota Banjar memiliki empat kecamatan antara lain Banjar, Langensari, Pataruman, dan Purwaharja. Dengan total jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa menurut data BPS terakhir, menarik untuk ditunggu bagaimana antusias dari calon perseorangan untuk berpartisipasi pada Pilwalkot tahun depan. Mengingat petahana Walikota Banjar telah santer dikabarkan akan mencalonkan diri kembali pada Pilwalkot mendatang.

Sementara itu, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, KPU Ciamis juga telah melansir pengumuman syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan. Di mana calon perseorangan diminta untuk menyerahkan minimal 70.020 KTP-E yang harus tersebar di minimal 14 kecamatan se-Kabupaten Ciamis.

KPU Ciamis memberi tenggat waktu serupa dengan Kota Banjar untuk penyerahan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan, yaitu mulai 25 sampai 29 November 2017.
Read More
Geliat Komunitas Hidroponik di Kota Banjar

Geliat Komunitas Hidroponik di Kota Banjar

Citanduy Post - Metode bercocok tanam tanpa media tanah atau lebih dikenal sebagai Hidroponik mulai diminati oleh warga Kota Banjar. Salah satunya oleh Komunitas Belajar Hidroponik (KoBeNik) Banjar yang menggelar Pelatihan Dasar Hidroponik untuk pemula di Ruang Komunitas Toserba Pajajaran, Sabtu (18/11/2017).

Iyan, pegiat Hidroponik, tengah memberikan materi
Pelatihan Hidroponik Dasar yang digagas KoBeNik di Banjar, Sabtu (18/11/2017).
Dalam pelatihan sederhana tersebut, tampil sebagai pemateri yaitu Bapak Iyan (35 tahun) warga Muktisari, Kec. Langensari, Kota Banjar. Iyan telah menggeluti praktik bercocok tanam dengan metode Hidroponik sejak 2014. Sejak itu pula, ia mulai membangun kebun atau Green House Hidroponik di bagian belakang rumahnya.

Peserta yang berkesempatan hadir dalam pelatihan dasar Hidroponik tersebut sebanyak 15 orang yang berasal dari berbagai kecamatan se-Kota Banjar.

Sementara itu ditemui usai acara, Penggagas KoBeNik Banjar Yuyun Sunaryati (50 tahun) berharap agar model Pelatihan Hidroponik Dasar ini dapat memotivasi warga Kota Banjar untuk mulai belajar Hidroponik.

"Tindak lanjut dari kegiatan ini sementara berupa pembelajaran dalam komunitas. Pembelajaran juga dilanjutkan dengan praktik di rumah masing-masing dengan pantauan dari kami," terang Yuyun.

Hidroponik sangat cocok untuk pertanian kota (Urban Farming), bahkan sayuran-sayuran dataran tinggi bisa tumbuh di dataran rendah seperti di Kota Banjar dengan menggunakan sistem Hidroponik. Metode ini diyakini sangat sesuai dengan citra Kota Banjar sebagai kota agropolitan.

"Melalui pelatihan ini semoga pegiat Hidroponik semakin menjamur di Kota Banjar," harap Ismail (28 tahun) peserta pelatihan.
Read More
Penyusunan Daerah Pemilihan Harus Melibatkan Publik

Penyusunan Daerah Pemilihan Harus Melibatkan Publik

Citanduy Post - Untuk menjamin tercapainya prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 mendatang, maka penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi oleh KPU harus mengacu pada data kependudukan yang akurat. Khususnya dalam hal peyusunan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten atau Kota yang akan menjadi kewenangan KPU.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra memberi sambutan pada
bimbingan teknis penataan dapil dan alokasi kursi Pemilu 2019
di Palembang, Selasa (14/11/2017)
Demikian disampaikan Komisioner KPU RI Ilham Saputra dalam dalam pembukaan acara bimbingan teknis penataan dapil dan alokasi kursi Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang, Selasa (14/11/2017).

Sebagaimana diketahui, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah langsung mengatur pembagian dapil untuk DPR RI dan DPRD Provinsi, sedangkan penyusunan dapil DPRD Kabupaten/Kota diserahkan kepada KPU.

Dalam penyusunan dapil, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk membuka partisipasi publik melalui mekanisme uji publik yang melibatkan seluas-luasnya pemangku kepentingan. Ilham mengingatkan agar proses penyusunan dapil DPRD Kabupaten/Kota lebih terfokus mengingat dengan undang-undang pemilu yang berlaku saat ini tugas KPU lebih ringan.

“Tugas kita tidak terlalu berat. Objek yang mau kita tata hanya dapil DPRD Kabupaten/Kota," terang Ilham. 

Ilham melanjutkan bahwa untuk menjamin tercapainya prinsip proporsionalitas dan keadilan, maka penyusunan dapil dan alokasi kursi harus mengacu pada data kependudukan yang akurat.

"Kita akan gunakan satu sumber data. Acuannya data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU,” tegasnya.
Read More
Metode Konversi Suara Saint Lague Lebih Proporsional

Metode Konversi Suara Saint Lague Lebih Proporsional

Citanduy Post - Metode konversi suara dalam Pemilu 2019 mendatang dinilai lebih proporsional dibandingkan dengan metode yang dipakai pada tahun 2014. Metode yang lebih dikenal dengan istilah Saint Lague Murni dinilai akan menghasilkan perolehan kursi yang lebih mewakili perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu.
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 digelar oleh KPU Kota Depok di Hotel Santosa Depok, Selasa (14/11/2017). 

Demikian disampaikan mantan Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah melalui pemaparannya dalam sebuah acara bertajuk Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar oleh KPU Kota Depok di Hotel Santosa Depok, Selasa (14/11/2017).

“Pada intinya, Parpol tetap harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya agar perolehan kursinya dapat dimaksimalkan,” jelas Ferry kepada para peserta sosialisasi yang terdiri dari para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Parpol se-Kota Depok.

Sebagaimana diketahui, dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, metode konversi suara yang dianut untuk gelaran Pemilu 2019 mendatang adalah metode perhitungan Saint Lague Murni yang menerapkan bilangan pembagi berangka ganjil seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya untuk menentukan alokasi kursi Parpol.

“Metode ini akan membagi kursi di setiap daerah pemilihan kepada Parpol sesuai urutan rata-rata terbanyak dari hasil pembagian tersebut hingga kursi habis terbagi,” terang Ferry.

Sementara itu, di tempat yang sama, narasumber lainnya Dosen Fakultas Hukum UI Wirdyaningsih menekankan agar praktik politik uang tidak lagi dijadikan jalan pintas untuk merebut suara pemilih oleh Parpol. Pasalnya, UU Pemilu mengatur kewenangan Bawaslu yang diperkuat sehingga dapat menganulir peserta Pemilu dari keikutsertaannya bila terbukti melakukan politik uang.
Read More
Gelar Acara “Medar Pileumpangan”, KPU Kota Banjar Luncurkan Tahapan Pilgub Jabar dan Pilwalkot Banjar

Gelar Acara “Medar Pileumpangan”, KPU Kota Banjar Luncurkan Tahapan Pilgub Jabar dan Pilwalkot Banjar

Citanduy Post - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, Jawa Barat, Senin (13/11/2017) malam, bertempat di Gedung Graha Banjar Idaman (GBI), menggelar acara “Medar Pileumpangan” atau Launching, terhadap proses tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang akan digelar serentak pada 27 Juni 2018.

Maskot "Si-APU" dan "si-ARA" KPU Kota Banjar
Peluncuran tahapan pilkada serentak 2018 merupakan salah satu agenda besar KPU dalam menyosialisasikan tahapan-tahapan me­nuju Pilkada 2018, baik pemilihan guber­nur dan wakil gubernur maupun pemi­lihan wali kota dan wakil wali Kota Banjar. Warga diharapkan mengetahui tahapan pemilihan untuk menentukan pemimpin mereka lima tahun ke depan. Tahapan pilkada tersebut meliputi persiapan dan pelaksanaan, hingga hari pemungutan suara pada 27 Juni 2018. 


Acara “Medar Pileumpangan” dihadiri oleh perwakilan KPU Propinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq, yang mengenakan baju khas sunda. Selain itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Banjar, Drs. Dadang R. Kalyubi, Kajari Kota Banjar, Perwakilan dari Polres Kota Banjar, Perwakilan Kodim 0613 Ciamis, Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Pengurus Partai Politik, Perwakilan Ormas/LSM, mahasiswa, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Pemenang Sayembara Maskot Pilkada 2018 dan Pemenang Sayembara Hymne dan Mars Pilkada 2018


KPU Kota Banjar dalam acara tersebut meluncurkan maskot “si-APU” dan “si-ARA”. KPU Kota Banjar juga memberikan penghargaan kepada Pemenang Sayembara Maskot Pilkada 2018 dan Pemenang Sayembara Hymne dan Mars Pilkada 2018. Acara “Medar Pileumpangan” juga dimeriahkan jingle dan pemukulan rampak kendang serta pertunjukan seni tari daerah yang dipersembahkan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjar.

Penampilan seni tari daerah persembahan siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjar


Dani Danial Mukhlis, S.Ag., ketua KPU Kota Banjar menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang berkenan hadir dalam acara tersebut serta meminta dukungan dari Pemerintahan Kota Banjar dan seluruh elemen masyarakat diwilayah Kota Banjar, dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar pada Pilkada Serentak Tahun 2018.
Read More