Dualisme Data Kependudukan Digunakan Dalam Penyusunan Daerah Pemilihan

Citanduy Post - Penyusunan daerah pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 mendatang disusun berdasarkan dualisme data kependudukan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini merupakan salah satu isu krusial mengenai penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi dalam Pemilu 2019.
Komisioner KPU Kota Depok Suwarna Wiryasumarta memimpin Rapat Kerja di Hotel Bumi Wiyata Depok, Selasa (28/11).

Demikian paparan Komisioner KPU Kota Depok Suwarna Wiryasumarta dalam Rapat Kerja antara KPU Kota Depok dan pemangku kepentingan dalam rangka Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Selasa siang (28/11/2017).

“Dapil DPR dan DPRD Provinsi menggunakan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) semester kedua tahun 2016. Sementara itu, dapil DPRD Kabupaten atau Kota akan menggunakan data DAK2 yang diserahkan 16 bulan sebelum Pemilu,” terang Suwarna.

Sebagaimana diketahui, penentuan daerah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi telah langsung ditentukan oleh DPR RI dengan dilampirkan pada Pemilu 2019 yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017. Sementara itu, KPU hanya diberi kewenangan untuk menyusun dapil pada tingkat kabupaten atau kota.

Adapun mengenai metode konversi suara Saint Lague pada Pemilu 2019, dijelaskan oleh Suwarna bahwa metode itu tidak akan mempengaruhi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD.

“Berdiri terpisah antara penentuan kursi dalam dapil dengan penentuan pemenang kursi di DPRD,” tegasnya.

Di tempat sama, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo dalam sambutannya berharap agar semua partai politik yang menghadiri kegiatan raker tersebut agar bisa lolos dalam proses verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019.

Sementara itu, sehubungan dengan putusan Badan Pengawas Pemilu yang mengabulkan gugatan sembilan parpol agar tetap dapat mengikuti proses penelitian administrasi calon peserta Pemilu 2019, dari sembilan parpol tersebut hanya ada empat parpol yang menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi. Keempat parpol tersebut antara lain Partai Islam Damai Aman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Indonesia Kerja dan Partai Republik.

Sebelumnya, kesembilan parpol itu sempat dinyatakan gagal dalam proses verifikasi administrasi oleh KPU RI yang disebabkan gagal memenuhi syarat pendaftaran dalam Sipol KPU RI, sebelum akhirnya Bawaslu memutuskan bahwa Sipol KPU RI dinyatakan tidak diwajibkan untuk digunakan dalam proses awal pendaftaran verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dualisme Data Kependudukan Digunakan Dalam Penyusunan Daerah Pemilihan"