KPU Depok Kembali Gelar Raker Sosialisasi Penataan Dapil

Citanduy Post - KPU Kota Depok kembali menggelar rapat kerja dalam rangka sosialisasi penataan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi anggota DPRD Kota Depok untuk Pemilu tahun 2019 mengundang sejumlah pemangku kepentingan, dengan bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (13/12/2017).

PPK Pilgub Jabar 2018 se-Kota Depok turut dihadirkan dalam rapat kerja penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (13/12/2017)

Pemangku kepentingan yang dilibatkan kali ini berasal dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Panwaslu Kota Depok serta Camat dan PPK se-Kota Depok. Forkompinda yang sedianya diundang antara lain perwakilan Pemerintah Kota Depok, DPRD Kota Depok, Dandim 0508, Kejaksaan Negeri, Pengadilan, Kantor Kesbangpol dan Disdukcapil Kota Depok.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati menyampaikan bahwa tujuan pelibatan unsur Forkompinda dalam rapat kerja ini ialah agar Forkompinda dapat turut membantu mensosialisasikan sejumlah pertimbangan dasar hukum dan opsi penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kota.

"Agar pemangku kepentingan juga membantu menjelaskan kepada publik bahwa proses penataan dapil itu memiliki dasar hukum," kata Titik.

Ketua Panwaslu Kota Depok Dede Slamet Permana saat memberi sambutan, Depok, Rabu (13/12/2017).

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Depok Dede Slamet Permana menandaskan bahwa kepentingan dalam penetapan dapil bukan hanya menjadi milik parpol dan penyelenggara pemilu semata, melainkan juga milik para pemilih dan para kandidat yang akan berkontestasi.

Sedangkan dalam hal penataan dapil, KPU tingkat kabupaten atau kota hanya akan menggunakan satu sumber data kependudukan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

"Data kependudukan yang menjadi dasar penataan daerah pemilihan hanya berasal dari satu pintu, yakni Kementrian Dalam Negeri. KPUD tak boleh lagi meminta data sendiri-sendiri dari pemerintah daerah. Demikian juga data penduduk hasil sensus BPS terkini belum tentu otomatis digunakan oleh KPU," Suwarna Wirya Sumarta, Anggota KPU Kota Depok.

Sebelum kegiatan raker tersebut berakhir, Anggota KPU Kota Depok Ahmad Arif menyampaikan sejumlah perkembangan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu tahun 2019, yang prosesnya telah dimulai sejak bulan Oktober 2017 lalu.

Ahmad Arif menjelaskan bahwa di wilayah Kota Depok sejumlah 14 parpol telah selesai dilakukan tahapan penelitian administrasi, ditambah empat parpol baru pasca putusan Bawaslu soal Sipol.

Terhadap enam parpol baru calon peserta Pemilu 2019, mulai tanggal 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018 akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, kepengurusan dan domisili.

"KPU memohon agar kecamatan, kelurahan, PPK dan PPS membantu apabila tim verifikator datang untuk berkoordinasi," kata Ahmad Arif.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KPU Depok Kembali Gelar Raker Sosialisasi Penataan Dapil"