Manifesto Demokrasi (2); Menyoal Politik Dinasti

Manifesto Demokrasi (2); Menyoal Politik Dinasti


Firman Nugraha


Oleh: Firman Nugraha*

Dalam berbagai kajian akademik, demokrasi disebut sebagai satu mekanisme politik paling moderat di antara sistem politik yang pernah ada. Dengan alasan, demokrasi memberikan ruang  partisipasi publik yang sangat luas. Maka demokrasi dianggap mampu menjamin penyelenggaraan pemerintahan secara lebih akuntabel, transparan, dan mewakili aspirasi masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan demokrasi telah menjadikan asas kerakyatan sebagai dasar pijakan bernegara. Berbeda dengan sistem seperti otokrasi, oligarki, ataupun  monarki yang berpijak pada kekuatan per orangan atau keluarga. Dalam demokrasi, kehendak publik ditumbuhkembangkan dalam rangka menghadirkan common interest.

Pemilihan umum merupakan satu sarana elektoral dalam menentukan kepemimpinan publik. Masyarakat dengan hak suaranya berhak memutuskan sesiapa yang layak memimpin.

Demokrasi tentu tidak berhenti sekedar pada sistem elektoral prosedural saja. Lebih mendasar daripada itu, demokrasi menjadi the way of life pemerintahan secara keseluruhan.

Pasca amandemen UUD 1945 pada era reformasi, kehidupan demokrasi di Indonesia memasuki babak baru. Sistem ketatanegaraan Indonesia mnghendaki pelaksanaan demokrasi dilakukan secara lebih subtantif. Otonomi daerah sekaligus pemilihan  umum kepala daerah merupakan di antara masterpiece reformasi yang amat penting.

Dengan semangat kebebasan politik, negara memberikan kedaulatan politik sepenuhnya kepada masyarakat hingga aras lokal. Dalam otonomi daerah, masyarakat daerah diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan nasional nampak telah bergeser dari pola sentralistik order baru ke arah desentralistik partisipatif di era otonomi daerah.

Reformasi dengan agenda pengembangan sistem politiknya telah menghadirkan wajah kehidupan politik Indonesia yang baru. Indonesia melalui amandemen konstitusi telah memastikan diri bahwa negara ini dibangun atas sebuah sistem yang kuat. Bukan dibangun atas kekuatan figur personal sebagaimana terjadi di era orde lama dan orde baru.

Dinasti Politik dan  Parasit demokrasi

Melalui otonomi daerah, kehidupan demokrasi kian mewujud di aras masyarakat lokal. Secara periodik 5 tahunan masyarakat lokal dihadapkan dengan pemilihan  umum kepala daerah. Kegiatan lain seperti musrenbang desa hingga kota adalah fitur- fitur  lain yang disediakan sebuah sistem demokrasi.

Namun demikian perkembangan kehidupan demokrasi kita tidak selalu berjalan mulus tanpa tantangan. Beragam praktik politik kian mewarnai, salah satunya adalah praktik politik dinasti.

Politik dinasti secara umum merupakan suatu kondisi di mana sistem politik mewujud menjadi suatu kekuatan keluarga. Dalam sistem politik dinasti, kendali kekuasaan politik cenderung didominasi oleh satu kelompok oligarkis (biasanya keluarga) yang pada gilirannya mereduksi partisipasi publik dalam sistem pemerintahan.

Politik dinasti dalam kenyataannya tidak hanya  tumbuh subur dalam suatu struktur monarki. Di alam demokrasi konstitusional seperti di Indonesia pun, fenomena politik dinasti telah mencengkram struktur kekuasaan.

Politik dinasti secara de facto dilatarbelakangi  baik dikarenakan pola  kultural monarki seperti terjadi di D.I. Yogyakarta dan Banten maupun kerap terjadi karena penumpukan sumber  daya  politik dan  ekonomi di satu keluarga, yang kemudian dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan.

Praktik dinasti politik pasca reformasi ini secara empiris nampak lumrah terjadi di banyak daerah. Otonomi daerah seringkali menciptakan raja-raja kecil yang langgeng dalam struktur kekuasaan lokal.

Hal tersebut tentu dapat membahayakan perkembangan kehidupan masyarakat sipil  (social progress). Dalam upaya pembangunan masyarakat madani (civil society), fenomena politik dinasti akan mereduksi partisipasi, agregasi kepentingan dan  akses publik terhadap pemerintahan.

Politik dinasti adalah sebuah parasit demokrasi, terlebih di aras lokal di mana rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah dekat. Politik keluarga tersebut akan menghasilkan konfigurasi politik yang oligarkis dan sangat elitis.

Pemerintahan dinasti nampak disajikan secara eksklusif. Ketiadaan deliberasi dan  matinya kreatifitas publik adalah dampak sosiologis dari  pemerintahan model tersebut.

Demokrasi yang seyogyanya dikembangkan melalui penguatan sistem yang baik, dibajak melalui kekuatan personal atau kelompok. Demokrasi yang seharusnya menjadikan rakyat sebagai dirijen orkestra pembangunan, diciderai dengan pola top down dan bapakisme yang mendominasi.

Fenomena tersebut terjadi di Provinsi Banten, yang secara sosial ekonomi dinobatkan sebagai wilayah dengan indeks pembangunan manusia terendah.

Dalam rentang waktu yang panjang, dinasti politik akan semakin mencengkram dengan memperbesar sumber daya politik dan ekonominya. Kondisi tersebut, pada gilirannya akan menciptakan ketimpangan politik yang besar.

Alhasil, kompetisi politik tidak lagi dilakukan dalam suatu arena persaingan (playing field) yang setara dan sehat. Ketiadaan daya tawar politik bahkan checks and balances antar kekuatan politik akan mengancam kualitas berdemokrasi. Alih-alih bekerja untuk kepentingan publik, kondisi tersebut sangat rentan untuk terjadi korupsi politik.

Praktik politik dinasti jelas merupakan suatu persoalan yang harus dibenahi kedepan, untuk menciptakan kualitas dan subtansi demokrasi yang seaungguhnya.

Secara politik hukum, pembuat undang-undang harus mencermati kenyataan empiris bahwa dinasti politik telah berdampak negatif terhadap masa depan demokrasi.

Politik dinasti telah menciptakan raja-raja kecil. Sumber daya  politik dan ekonomi didominir oleh satu kelompok atau keluarga. Praktik tersebut telah menjadi kenyataan sistemik yang menjadi parasit demokrasi.

Karenannya perlu ada upaya politik yang dilakukan demi mendobrak kenyataan sistemik dinasti politik ini.

Kita perlu melakukan mindset shifting, bahwa kini saatnya kita melihat politik dinasti sebagai suatu persoalan sistem. Hal mana dalam suatu sistem yang buruk, kita tidak akan pernah mampu melakukan akselerasi pembangunan apapun.

Demokrasi menuntut kita untuk berdiri di atas sebuah sistem yang sehat. Sudah seharusnya kekuatan personal tidak melebihi ketentuan sistem (Abuse of power).

Sudah seharusnya komitmen politik para elit hadir untuk mengakhiri praktik politik dinasti. Sekalipun dalam aspek legal belum bisa diupayakan, setidaknya ada sebuah konvensi politik lokal untuk bersama-sama secara sadar menentang politik dinasti yang kerap terjadi di daerah. Perlu ada suatu kontrak politik bahwa siapa pun yang menjadi kepala daerah harus berkomitmen untuk tidak melanggengkan estafet kekuasaan kepada anggota keluarga.

Dengan demikian, akan terwujud suatu sistem politik yang sehat dan  mengabdi pada kepentingan publik.

*Penulis ialah alumni Pemuda Lemhanas RI
Read More
Terungkap, ini makna Kerudung Biru Irma Bastaman

Terungkap, ini makna Kerudung Biru Irma Bastaman


Citanduy Post - Irma Bastaman calon wakil walikota Banjar yang mendampingi calon walikota H. Maman Suryaman terlihat kerap identik memakai kerudung  berwarna biru.

Foto Irma Bastaman selfie bersama warga.

Ditemui di sela-sela kegiatan blusukan di Kota Banjar, Irma mengaku bahwa kerudung biru dipilih bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, biru merupakan warna dari Kota Banjar itu sendiri, yang ingin ia angkat diperhelatan Pilkada tahun 2018.

"Yang pertama, biru itu kan warna dasar Kota Banjar. Biru juga kan warna laut yang berarti 'kedalaman', dalam konteks pilkada ini saya maknai sebagai penghayatan. Berkunjung menemui warga itu seperti perjalanan spiritual," kata Irma di Lingkungan Cibulan, Kelurahan Banjar, Minggu (18/02/2018).

Calon Walikota Banjar yang terkenal dengan jargonnya 'Iman Barokah' ini, menjadikan kerudung biru sebagai identitas khasnya, yang terpampang di berbagai alat perga kampanye. Warna biru memiliki makna khusus bagi Irma. Seolah membawa aura tersendiri ketika dipakai dalam kegiatannya menemui masyarakat Kota Banjar.

"Biru juga jadi warna langit, maknanya kan keluasan atau ketenangan. Coba kalo kita lihat langit biru kan perasaan kita suka tenang yah," tutur Irma.

"Kan meskipun langit kelabu, mendung mau hujan, tapi kita tahu di atas awan-awan itu warna langit tetaplah biru," pungkasnya.

Lebih lanjut Irma mengaku, banyak masyarakat yang mengenal dirinya pertama kali dari melihat kerudung birunya.    


Read More
H. Maman Suryaman Siap Merangkul Semua

H. Maman Suryaman Siap Merangkul Semua

Citanduy Post - Calon Walikota Banjar nomor urut dua H. Maman Suryaman nyatakan siap merangkul semua kalangan masyarakat bila terpilih sebagai walikota.


"Ya pemimpin itu  harus merangkul semua kalangan, tidak diskriminatif. Terutama dikalangan masyarakat kecil kita harus peduli untuk mereka," kata Maman saat ditemui di sela-sela kegiatan blusukan di wilayah Dusun Citangkolo, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Minggu (18/2).

Mengenai peta koalisi parpol saat ini dalam kontestasi Pilkada Banjar yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 mendatang, calon walikota yang berpasangan dengan Hj. Irma Bastaman ini mengatakan akan merangkul semua partai politik terlepas dari dukungan koalisi pada Pilkada saat ini.

"Golongan manapun, kelompok masyarakat atau partai politik manapun saya akan rangkul dan  diperlakukan secara adil, jadi walikota ya semua warga tanggung jawab saya," pungkasnya.
Read More
Simak! Inilah Nomor Urut Parpol Pemilu 2019

Simak! Inilah Nomor Urut Parpol Pemilu 2019

Citanduy Post - Setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019, hari ini (18/2) 14 Partai Politik mendapatkan kepastian nomor urut dengan mekanisme pengundian yang digelar di gedung KPU RI, Jakarta. Sebagaimana lazimnya, pengundian nomor urut Parpol peserta Pemilu kali ini pun menyedot perhatian besar, bahkan turut dihadiri para pimpinan Parpol.



Tak tanggung-tanggung, mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mewakili Parpol yang dipimpinnya PDIP turut mengambil nomor undian, demikian juga ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang pada Pilpres 2014 bersaing melawan Jokowi sebagai calon presiden turun tangah melakukan undian nomor peserta Pemilu. Selain kedua nama itu, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, Shohibul Iman dari PKS, dan sejumlah ketua umum Parpol lainnya turut melakukan undian nomor peserta Pemilu 2019.

Simak! Inilah nomor urut Parpol untuk Pemilu 2019 mendatang,

  1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  4. Partai Golongan Karya (Golkar)
  5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
  6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
  7. Partai Berkarya
  8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
  10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
  12. Partai Amanat Nasional (PAN)
  13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
  14. Partai Demokrat

Sebelumnya, KPU RI melakukan pengundian nomor urut Parpol peserta Pemilu 2019 dengan melalui sejumlah tahapan. Tahapan pertama, parpol diurutkan sesuai waktu kedatangannya di kantor KPU RI. Secara berturut-turut, antara lain Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, Partai Hanura, Partai Golkar, PDIP, Partai NasDem, Partai Gerindra, PKB, PAN, Partai Perindo, PKS, Partai Demokrat dan PPP.

Selanjutnya, sesuai urutan semua Parpol secara bergantian melakukan pengambilan nomor urut undian. Hasilnya secara berturut-turut sebagai berikut PDIP, PKB, PPP, Partai Garuda, PAN, Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PSI, dan Partai Berkarya.

Akhirnya, setelah mendapatkan nomor urut undian, sesuai urutannya para ketua umum partai atau yang mewakilinya bergantian melakukan pengambilan nomor urut Parpol peserta Pemilu 2019, yang hasilnya tertera di atas.[]
Read More
14 Parpol Sah Jadi Peserta Pemilu 2019!

14 Parpol Sah Jadi Peserta Pemilu 2019!

Citanduy Post - Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Sabtu (17/2), menjadi saksi ditetapkannya 14 Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019. Sementara itu, dua Parpol non parlemen peserta Pemilu 2014 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU RI.


Dua Parpol tersebut ialah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI). Menurut KPU RI, keduanya tidak memenuhi syarat pada kepengurusan di sejumlah provinsi. PBB tidak memenuhi syarat di provinsi Papua Barat, sedangkan PKPI di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Seusai pembacaan Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Parpol peserta Pemilu 2019, PBB menyatakan menerima keputusan itu dengan berat hati. Namun, PBB meminta kondisi partai di daerah yang sulit terjangkau juga untuk lebih diperhatikan oleh KPU.

“Memang di Papua Barat ini, khususnya di Manokwari Selatan, karena ini daerah gunung dan bukan muslim, kami kehilangan komunikasi. Tetapi, kami hadirkan tanggal 9. Tapi keputusan KPU saklek, tidak bisa diganggu gugat,” kata Sekjen PBB Afriansyah, sebagaimana laporan rumahpemilu.org, Sabtu (17/2).

Sementara itu, PKPI menyatakan menolak hasil rekapitulasi tersebut dan siap menggugatnya ke Bawaslu RI.

14 Parpol yang hari ini ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2019 terdiri dari 10 Parpol parlemen dan empat sisanya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Keempat belas partai politik peserta Pemilu 2019 tersebut antara lain:

  1. Partai Amanat Nasional (PAN)
  2. Partai Berkarya
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  4. Partai Demokrat
  5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
  6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
  7. Partai Golongan Karya (Golkar)
  8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
  9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  11. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
  12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
  13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Selanjutnya, nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 sesuai jadwal akan diberikan pada 18 Februari 2018.

Partai Berkarya, Partai Garuda, Perindo, dan PSI merupakan empat partai politik yang pertama kali mengikuti pesta demokrasi pada Pemilu 2019 mendatang.[]
Read More