Manifesto Demokrasi (2); Menyoal Politik Dinasti


Firman Nugraha


Oleh: Firman Nugraha*

Dalam berbagai kajian akademik, demokrasi disebut sebagai satu mekanisme politik paling moderat di antara sistem politik yang pernah ada. Dengan alasan, demokrasi memberikan ruang  partisipasi publik yang sangat luas. Maka demokrasi dianggap mampu menjamin penyelenggaraan pemerintahan secara lebih akuntabel, transparan, dan mewakili aspirasi masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan demokrasi telah menjadikan asas kerakyatan sebagai dasar pijakan bernegara. Berbeda dengan sistem seperti otokrasi, oligarki, ataupun  monarki yang berpijak pada kekuatan per orangan atau keluarga. Dalam demokrasi, kehendak publik ditumbuhkembangkan dalam rangka menghadirkan common interest.

Pemilihan umum merupakan satu sarana elektoral dalam menentukan kepemimpinan publik. Masyarakat dengan hak suaranya berhak memutuskan sesiapa yang layak memimpin.

Demokrasi tentu tidak berhenti sekedar pada sistem elektoral prosedural saja. Lebih mendasar daripada itu, demokrasi menjadi the way of life pemerintahan secara keseluruhan.

Pasca amandemen UUD 1945 pada era reformasi, kehidupan demokrasi di Indonesia memasuki babak baru. Sistem ketatanegaraan Indonesia mnghendaki pelaksanaan demokrasi dilakukan secara lebih subtantif. Otonomi daerah sekaligus pemilihan  umum kepala daerah merupakan di antara masterpiece reformasi yang amat penting.

Dengan semangat kebebasan politik, negara memberikan kedaulatan politik sepenuhnya kepada masyarakat hingga aras lokal. Dalam otonomi daerah, masyarakat daerah diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan nasional nampak telah bergeser dari pola sentralistik order baru ke arah desentralistik partisipatif di era otonomi daerah.

Reformasi dengan agenda pengembangan sistem politiknya telah menghadirkan wajah kehidupan politik Indonesia yang baru. Indonesia melalui amandemen konstitusi telah memastikan diri bahwa negara ini dibangun atas sebuah sistem yang kuat. Bukan dibangun atas kekuatan figur personal sebagaimana terjadi di era orde lama dan orde baru.

Dinasti Politik dan  Parasit demokrasi

Melalui otonomi daerah, kehidupan demokrasi kian mewujud di aras masyarakat lokal. Secara periodik 5 tahunan masyarakat lokal dihadapkan dengan pemilihan  umum kepala daerah. Kegiatan lain seperti musrenbang desa hingga kota adalah fitur- fitur  lain yang disediakan sebuah sistem demokrasi.

Namun demikian perkembangan kehidupan demokrasi kita tidak selalu berjalan mulus tanpa tantangan. Beragam praktik politik kian mewarnai, salah satunya adalah praktik politik dinasti.

Politik dinasti secara umum merupakan suatu kondisi di mana sistem politik mewujud menjadi suatu kekuatan keluarga. Dalam sistem politik dinasti, kendali kekuasaan politik cenderung didominasi oleh satu kelompok oligarkis (biasanya keluarga) yang pada gilirannya mereduksi partisipasi publik dalam sistem pemerintahan.

Politik dinasti dalam kenyataannya tidak hanya  tumbuh subur dalam suatu struktur monarki. Di alam demokrasi konstitusional seperti di Indonesia pun, fenomena politik dinasti telah mencengkram struktur kekuasaan.

Politik dinasti secara de facto dilatarbelakangi  baik dikarenakan pola  kultural monarki seperti terjadi di D.I. Yogyakarta dan Banten maupun kerap terjadi karena penumpukan sumber  daya  politik dan  ekonomi di satu keluarga, yang kemudian dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan.

Praktik dinasti politik pasca reformasi ini secara empiris nampak lumrah terjadi di banyak daerah. Otonomi daerah seringkali menciptakan raja-raja kecil yang langgeng dalam struktur kekuasaan lokal.

Hal tersebut tentu dapat membahayakan perkembangan kehidupan masyarakat sipil  (social progress). Dalam upaya pembangunan masyarakat madani (civil society), fenomena politik dinasti akan mereduksi partisipasi, agregasi kepentingan dan  akses publik terhadap pemerintahan.

Politik dinasti adalah sebuah parasit demokrasi, terlebih di aras lokal di mana rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah dekat. Politik keluarga tersebut akan menghasilkan konfigurasi politik yang oligarkis dan sangat elitis.

Pemerintahan dinasti nampak disajikan secara eksklusif. Ketiadaan deliberasi dan  matinya kreatifitas publik adalah dampak sosiologis dari  pemerintahan model tersebut.

Demokrasi yang seyogyanya dikembangkan melalui penguatan sistem yang baik, dibajak melalui kekuatan personal atau kelompok. Demokrasi yang seharusnya menjadikan rakyat sebagai dirijen orkestra pembangunan, diciderai dengan pola top down dan bapakisme yang mendominasi.

Fenomena tersebut terjadi di Provinsi Banten, yang secara sosial ekonomi dinobatkan sebagai wilayah dengan indeks pembangunan manusia terendah.

Dalam rentang waktu yang panjang, dinasti politik akan semakin mencengkram dengan memperbesar sumber daya politik dan ekonominya. Kondisi tersebut, pada gilirannya akan menciptakan ketimpangan politik yang besar.

Alhasil, kompetisi politik tidak lagi dilakukan dalam suatu arena persaingan (playing field) yang setara dan sehat. Ketiadaan daya tawar politik bahkan checks and balances antar kekuatan politik akan mengancam kualitas berdemokrasi. Alih-alih bekerja untuk kepentingan publik, kondisi tersebut sangat rentan untuk terjadi korupsi politik.

Praktik politik dinasti jelas merupakan suatu persoalan yang harus dibenahi kedepan, untuk menciptakan kualitas dan subtansi demokrasi yang seaungguhnya.

Secara politik hukum, pembuat undang-undang harus mencermati kenyataan empiris bahwa dinasti politik telah berdampak negatif terhadap masa depan demokrasi.

Politik dinasti telah menciptakan raja-raja kecil. Sumber daya  politik dan ekonomi didominir oleh satu kelompok atau keluarga. Praktik tersebut telah menjadi kenyataan sistemik yang menjadi parasit demokrasi.

Karenannya perlu ada upaya politik yang dilakukan demi mendobrak kenyataan sistemik dinasti politik ini.

Kita perlu melakukan mindset shifting, bahwa kini saatnya kita melihat politik dinasti sebagai suatu persoalan sistem. Hal mana dalam suatu sistem yang buruk, kita tidak akan pernah mampu melakukan akselerasi pembangunan apapun.

Demokrasi menuntut kita untuk berdiri di atas sebuah sistem yang sehat. Sudah seharusnya kekuatan personal tidak melebihi ketentuan sistem (Abuse of power).

Sudah seharusnya komitmen politik para elit hadir untuk mengakhiri praktik politik dinasti. Sekalipun dalam aspek legal belum bisa diupayakan, setidaknya ada sebuah konvensi politik lokal untuk bersama-sama secara sadar menentang politik dinasti yang kerap terjadi di daerah. Perlu ada suatu kontrak politik bahwa siapa pun yang menjadi kepala daerah harus berkomitmen untuk tidak melanggengkan estafet kekuasaan kepada anggota keluarga.

Dengan demikian, akan terwujud suatu sistem politik yang sehat dan  mengabdi pada kepentingan publik.

*Penulis ialah alumni Pemuda Lemhanas RI

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Manifesto Demokrasi (2); Menyoal Politik Dinasti"